Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya tinggal menunggu hari saja. Walaupun masih dalam proses pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tanggal 1 April sudah di kumandangkan menjadi awal berlakunya kenaikan itu.
Sebagai masyarakat umum, kita hanya bisa menunggu dengan hati harap-harap cemas. Harapannya semoga rencana kenaikan itu dibatalkan, karena pengaruhnya sangat besar pada kenaikan harga barang lainnya. Jika seandainya harus dinaikkan juga, semoga tidak sampai diangka Rp. 6000/liter sebagaimana yang didengungkan selama ini.
Sambil menunggu, ada baiknya dibahas sedikit mengenai mengapa harga BBM mesti dinaikkan? Apakah tidak ada jalan lain? (Jalan lain sih banyak, tapi sayangnya penuh lobang, berbatu dan belum diaspal he…he…). Menurut ceritanya, harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup drastis sampai berada di atas level yang diperkirakan pemerintah. Akibatnya, subsdi semakin membengkak dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wah, jika dana APBN berkurang karena harus menutup beban subsidi tentu pos pengeluaran yang lain mesti dikurangi. Otomatis anggaran untuk proyek akan direvisi, proyek-proyek besar akan dipecah jadi kecil dan disesuaikan dengan kebutuhan. Intinya, tentu akan terjadi pengiritan besar-besaran. Jika anggaran kecil tentunya dana yang bisa dimanipulasipun akan kecil juga.
Bagaimana pula dengan janji kesepakatan untuk memberikan proyek pada pengusaha? Padahal tanda jadinya sudah diterima. Oleh sebab itu orang yang berkepentingan akan berjuang sekuat tenaga untuk meng-gol-kan usulan kenaikan BBM. Supaya rencana manipulasi APBN yang sudah di susun sedemikian rupa dengan menguras pikiran, waktu dan tenaga tidak menjadi sia-sia. Jika janji itu tidak ditepati, tentunya para pengusaha itu akan “bernyanyi” dengan nada yang indah bagi aparat penegak hukum. Jika hal itu terjadi urusan bisa jadi runyam.
Waktu sudah demikian mepet, masa pemerintahan partai yang berkuasa tinggal 2 tahun lagi, Presiden yang diusung sudah menjabat selama 2 periode yang otomatis tidak bisa dicalonkan lagi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai sudah jauh berkurang akibat terbongkarnya kasus korupsi oleh beberapa pengurus partai. Jika dana APBN harus diirit, bagaimana caranya mengeruk keuntungan yang besar dalam sisa waktu yang ada? Dan menurut prediksi para ahli hitung, di tahun 2014 partai ini sudah tidak masuk hitungan lagi. (Hitungan apa yach????)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar